Kontroversi Impor Mobil Operasional Koperasi Desa, DPR Minta Lakukan Evaluasi Dampak Industri Otomotif

NEWS SUMMARY:

• Kementerian Koperasi menegaskan perannya hanya pada pengawasan fasilitas koperasi desa, bukan pengadaan kendaraan operasional program.
• Pemerintah menunda pembahasan proyek hingga ada penjelasan lengkap dari PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana teknis.
• Rencana impor 105.000 mobil pikap Kopdes Merah Putih memicu perhatian DPR karena dinilai minim koordinasi lintas lembaga pemerintah.

BISNIS24JAM.COM - Apakah rencana impor 105 ribu mobil pikap benar-benar mendesak bagi koperasi desa saat industri otomotif nasional sedang didorong tumbuh?

Mengapa kementerian terkait justru tidak mengetahui detail teknis proyek bernilai besar yang kini menjadi sorotan publik?

Impor Mobil Kopdes Jadi Sorotan Transparansi Kebijakan Pemerintah dan DPR

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan setelah Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui detail pengadaan tersebut.

Baca Juga: Prabowo Ingatkan Bahaya Korupsi dan Penyelewengan dalam Pidato Nuzulul Qur’an di Istana Negara Jakarta

Pernyataan itu disampaikan Ferry Juliantono saat agenda rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang dijadwalkan Rabu (11/3/2026) namun akhirnya ditunda.

Menurut Ferry Juliantono, pengadaan kendaraan operasional tersebut secara teknis dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang mendapat penugasan melengkapi fasilitas koperasi desa.

Menteri Koperasi Tegaskan Batas Wewenang dalam Proyek Pengadaan Kendaraan Kopdes

Ferry Juliantono yang menjabat Menteri Koperasi menegaskan kementeriannya berperan pada aspek pengawasan pembangunan fasilitas koperasi desa secara umum.

Baca Juga: AS Tegaskan Target Perang Iran Belum Selesai, Rusia Diminta Tak Terlibat Konflik Kawasan Timur Tengah

Ia menjelaskan fokus kementerian berada pada kesiapan infrastruktur seperti gudang logistik, gerai koperasi, serta perangkat pendukung operasional program ekonomi desa.

“Detail pengadaan kendaraan operasional tersebut menjadi ranah PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan produsen,” kata Ferry Juliantono.

DPR Pertanyakan Koordinasi dan Dampak Terhadap Industri Otomotif Nasional

Komisi VI DPR RI mempertanyakan minimnya koordinasi terkait rencana impor dalam jumlah besar yang dinilai strategis serta berdampak terhadap industri otomotif nasional.

Baca Juga: Polemik Kebijakan Impor Kendaraan Agrinas Jadi Ujian Transparansi Korporasi Negara Dukung Ketahanan Pangan

Sejumlah anggota dewan juga menyoroti potensi penggunaan anggaran serta urgensi impor kendaraan dari India dibandingkan memanfaatkan produksi dalam negeri.