NEWS SUMMARY:
- Total setoran negara dari penertiban kawasan hutan mencapai Rp31,3 triliun sejak Oktober 2025 hingga April 2026
- Negara berhasil menguasai kembali 5,89 juta hektare hutan dan 10.257 hektare tambang ilegal secara bertahap
- Pemerintah fokus memberantas praktik ilegal seperti tambang dan perkebunan ilegal yang merugikan keuangan negara
BISNIS24JAM.COM - Seberapa besar dampak penyelamatan Rp371 triliun bagi kesejahteraan rakyat Indonesia?
Apakah penertiban kawasan hutan bisa menjadi titik balik pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil?
Penyelamatan Aset Negara Jadi Sorotan Utama Kebijakan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penyelamatan aset negara sebagai prioritas utama dalam agenda nasional.
Baca Juga: Satgas PKH Selamatkan Rp371 Triliun, Prabowo Tegaskan Perang Melawan Tambang Ilegal Terus Berlanjut
Dalam acara di Jakarta, Jumat (10/4/2026), ia menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga melalui penegakan hukum yang tegas.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada kemampuan negara melindungi dan mengelola aset secara optimal.
“Hukum adalah instrumen menjaga kekayaan bangsa,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis sumber daya yang berkelanjutan.
Data Penindakan Tunjukkan Lonjakan Pemulihan Keuangan Negara
Kejaksaan Agung melaporkan pemulihan kerugian negara sebesar Rp11,42 triliun sepanjang Januari hingga April 2026.
Jumlah tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.
Baca Juga: Setoran Triliunan Rupiah dari Penindakan Hutan Ilegal Perkuat Keuangan Negara dan APBN Indonesia
Total setoran sejak Oktober 2025 mencapai Rp31,3 triliun yang berasal dari berbagai instrumen hukum dan administratif.
Secara keseluruhan, nilai penyelamatan aset negara telah mencapai Rp371 triliun sejak Februari 2025.