ekonomi

Pemerintah Kembalikan Jutaan Hektare Hutan Dari Praktik Ilegal Dampaknya Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Nasional

Sabtu, 11 April 2026 | 12:40 WIB
Kebijakan penertiban kawasan hutan dinilai berdampak besar pada ekonomi dan keberlanjutan lingkungan nasional (Dok. Instagram @Prabowo)

Data ini menunjukkan adanya akselerasi dalam upaya pemerintah mengembalikan kekayaan negara ke kas publik.

Baca Juga: Harga Minyak dan Inflasi Global Terancam Naik Ini Analisis CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon Terbaru

Penertiban Kawasan Hutan Jadi Fokus Strategis Nasional IndonesiaBaca Juga: Ketahanan Nasional Jadi Fokus Prabowo Setelah Dunia Terguncang Konflik Energi, Ini Dampaknya Bagi Indonesia

Satgas Penertiban Kawasan Hutan berhasil menguasai kembali jutaan hektare lahan dari aktivitas ilegal.

Sebanyak 5,89 juta hektare kawasan hutan berhasil direbut dari perkebunan ilegal yang merugikan negara.

Selain itu, 10.257 hektare kawasan tambang ilegal juga telah dikembalikan ke penguasaan negara.

Baca Juga: Prabowo Dorong Reformasi Perizinan Tambang Nasional Lewat Evaluasi Cepat Ratusan IUP Bermasalah

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Penertiban ini juga diharapkan mampu mengurangi konflik lahan serta meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Bersih dari Praktik Korupsi dan Ilegal

Prabowo menegaskan pentingnya pemerintahan bersih dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara.

Baca Juga: Di Tengah Krisis Dunia, Indonesia Siapkan Special Financial Center untuk Rebut Peluang Investasi Internasional

Ia menyebut berbagai praktik seperti penyelundupan dan tambang ilegal harus dihentikan secara menyeluruh.

“Mari kita tutup praktik yang tidak baik yang menipu rakyat,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi pembiaran terhadap pelanggaran hukum di sektor strategis.

Baca Juga: Prabowo Percepat Energi Terbarukan Dinilai Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Global

Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.

Halaman:

Tags

Terkini