Selain membahayakan warga, praktik ini memperbesar beban subsidi energi pemerintah yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Polisi Perketat Pengawasan Distribusi Bersama Korporasi Energi Nasional Strategis
Brigjen M. Irhamni mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian komitmen Polri memastikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat.
Baca Juga: Harga Gabah Petani Menguat Saat Stok Beras Naik, Sinyal Positif Ekonomi Pertanian Tahun 2026 Ini
"Modus pelaku semakin beragam mulai manipulasi aplikasi digital hingga pemalsuan dokumen distribusi BBM subsidi," kata Irhamni dalam keterangan resmi.
Ia menjelaskan koordinasi dengan korporasi energi dilakukan untuk memantau distribusi secara real time guna menutup celah penyalahgunaan.
Dampak Ekonomi Langsung Terhadap Harga Logistik dan Ketersediaan Energi Rakyat
Kebocoran subsidi berdampak terhadap biaya logistik karena distribusi solar subsidi terganggu praktik penimbunan.
Kelangkaan LPG subsidi juga memicu kenaikan harga eceran di tingkat pengecer kecil sehingga membebani rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kondisi ini juga berpotensi memicu inflasi lokal akibat terganggunya rantai pasok energi untuk usaha kecil dan transportasi barang.
Penegakan Hukum Jadi Kunci Memutus Rantai Mafia Energi Bersubsidi
Polri menegaskan akan menggunakan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi untuk menjerat pelaku dengan ancaman pidana berat.
Penindakan hukum disebut penting untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga stabilitas distribusi energi nasional.
Partisipasi masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan juga dinilai menjadi faktor penting mencegah kebocoran subsidi energi.
Kasus penyalahgunaan BBM subsidi sebelumnya juga beberapa kali diungkap aparat di berbagai daerah berdasarkan laporan media arus utama nasional.****