Kemenkeu Percepat Reformasi Pajak Lewat Mutasi Pegawai dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Kebijakan Mutasi dan Penambahan Pegawai Perkuat Struktur Organisasi Pajak

DJP telah memutasi 1.807 pegawai melalui keputusan resmi yang ditandatangani pada Senin (7/4/2026).

Baca Juga: Rokok Ilegal Diberi Kesempatan Masuk Pasar Legal, Targetkan Dampak Signifikan Penerimaan Negara

Selain itu, sekitar 200 hingga 300 pegawai DJPb akan dipindahkan ke DJP untuk menutup kekurangan tenaga kerja.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Reformasi Fiskal Berkelanjutan Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Publik Nasional

Langkah tegas ini melanjutkan agenda reformasi fiskal yang sebelumnya mencakup perbaikan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan.

Baca Juga: Harga BBM Subsidi Tetap Stabil di Tengah Gejolak Global, Ini Fakta Konsumsi Dan Impor Energi Indonesia

Sorotan publik terhadap integritas aparat menjadi pendorong utama pemerintah mempercepat transformasi kelembagaan secara menyeluruh.

Dengan kombinasi penegakan hukum dan pembenahan organisasi, pemerintah menargetkan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal nasional.****