Sehingga beban pajak harus memperhatikan prinsip ability to pay layaknya ketentuan minimal nishab zakat mal setara 85 gram emas.
Baca Juga: Transparansi 3 Audit Tambang: Sherly Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan dari Saham Warisan
Ketentuan tersebut, kata Ni’am, dapat menjadi acuan dalam menentukan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga pajak dibayarkan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
Tuntutan Terhadap Evaluasi Pajak Progresif dan Penegakan Hukum Pajak
MUI mendorong pemerintah mengevaluasi beban perpajakan, khususnya pajak progresif yang nilai tarifnya dianggap terlalu tinggi dan tidak sensitif terhadap kemampuan wajib pajak yang berbeda-beda.
Pada sisi berbeda, MUI meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap mafia paja.
Baca Juga: Pencekalan Kasus Pajak Selama 6 Bulan, Termasuk Dirut Djarum: Ini Implikasi Kasus Pajak 2016–2020
Agar kebocoran penerimaan negara dapat ditekan untuk memberi manfaat seluasnya kepada masyarakat.
Dorongan Bagi Pemerintah dan DPR untuk Meninjau Regulasi Pajak Secara Menyeluruh
MUI menilai pemerintah dan DPR wajib mengevaluasi seluruh aturan perpajakan mulai dari PPn, PPh, PBB, PKB, hingga pajak waris yang kerap naik.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Pemantauan PT Vale Perkuat Upaya Mitigasi pada Tahap Konstruksi Proyek Pomalaa
Hanya demi meningkatkan pendapatan daerah tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, MUI meminta Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan lokal agar selaras dengan prinsip keadilan yang disampaikan dalam fatwa tersebut.****