ASN juga diimbau beralih ke transportasi publik guna mendukung efisiensi energi serta mengurangi kepadatan lalu lintas di kota besar.
Peran Dunia Usaha dalam Mendukung Gerakan Nasional Hemat Energi
Pemerintah mengajak dunia usaha berpartisipasi dalam gerakan efisiensi energi melalui kebijakan kerja fleksibel yang disesuaikan kebutuhan operasional masing-masing korporasi.
Pengaturan teknis bagi sektor swasta akan disampaikan melalui kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan agar implementasi tetap mempertimbangkan produktivitas industri.
Menurut Airlangga, sinergi pemerintah dan korporasi menjadi kunci keberhasilan transformasi budaya kerja yang lebih hemat energi.
Layanan Publik Vital Tetap Prioritas dengan Sistem Kerja Konvensional
Pemerintah memastikan sektor layanan publik strategis tetap bekerja normal demi menjaga stabilitas pelayanan masyarakat dan rantai pasok ekonomi nasional.
Bidang kesehatan, keamanan, logistik, pangan, energi, industri, transportasi, serta keuangan termasuk sektor yang tidak menerapkan WFH.
Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi tetap berjalan tanpa mengganggu layanan dasar dan aktivitas ekonomi utama masyarakat.
Konteks Kebijakan Digitalisasi dan Efisiensi Birokrasi
Kebijakan WFH ASN melanjutkan agenda reformasi birokrasi yang sebelumnya menekankan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan efisiensi belanja negara.
Baca Juga: Tragedi Pasukan Garuda di Lebanon, Tiga Prajurit TNI Gugur Saat Jalankan Mandat Perdamaian PBB
Sejumlah pemberitaan media nasional sebelumnya mencatat pemerintah terus mendorong sistem kerja fleksibel sebagai bagian reformasi administrasi pemerintahan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap produktivitas ASN tetap terjaga sekaligus menciptakan pola kerja modern yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masa kini.****