BISNIS24JAM.COM - Mengapa masalah tambang Cigudeg berlarut meski pemerintah berupaya menata sektor pertambangan?
Apakah penutupan ini bagian dari upaya penegakan aturan lingkungan yang lebih ketat?
Konflik Kebijakan dan Protes Warga di Cigudeg
Ratusan hingga ribuan warga di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa besar pada 12 Januari 2026.
Baca Juga: Fitch Beri BBB untuk Surat Utang Dolar AS Indonesia, Cadangan Devisa Jadi Sorotan Utama
Mereks menolak dampak kebijakan penutupan aktivitas pertambangan yang dinilai menghancurkan mata pencaharian mereka.
Demonstran menyampaikan dua tuntutan utama: realisasi kompensasi yang dijanjikan serta pembukaan kembali usaha pertambangan di wilayah mereka.
Aksi ini menutup jalur nasional dan memicu kemacetan panjang sebelum upaya negosiasi berhasil membuka kembali akses jalan.
Baca Juga: Peringkat Bergeser Awal 2026, Konglomerat Jember Salip Bill Gates RI di Daftar 10 Terkaya Indonesia
Penutupan Tambang Sebagai Bagian Dari Penataan Sektor
Penutupan kegiatan tambang di Cigudeg dan wilayah Bogor Barat berakar pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan penertiban sektor pertambangan demi mencegah kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal.
Surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu menghentikan sementara operasi tambang untuk memastikan tata kelola yang lebih baik.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan penertiban praktik pertambangan tanpa izin sesuai regulasi.
Baca Juga: Dugaan Rekayasa PBB Rp75 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara, Suap Rp4 Miliar Disamarkan Kontrak
Peran Aparat dan Dialog Publik Menjaga Kondusivitas
Dalam peristiwa ini, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto terlibat langsung meredam potensi kericuhan.
Dengan berdialog bersama para pengunjuk rasa dan membuka akses jalan yang sempat diblokade.
Artikel Terkait
Akuisisi SariWangi Jadi Langkah Strategis Grup Djarum Perluas Portofolio FMCG Minuman
Kritik Lewat Humor: Stand Up Mens Rea Pandji Pragiwaksono dan Dinamika Demokrasi Indonesia
Strategi Presiden: Prabowo Subianto Pilih “Buta Nama” Korporasi Demi Integritas Penegakan Hukum
Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Mengapa Pengangguran Tertinggi di ASEAN? Ini Penjelasan Strukturalnya
RDMP Kilang Balikpapan Beroperasi, Impor Solar Dihentikan dan Surplus 4 Juta Kiloliter Diproyeksikan 2026
Presiden Prabowo Subianto Dorong Pembenahan BUMN: Integritas Direksi Jadi Kunci Perbaikan Kinerja
Daftar Terkini Forbes 2026: 6 Sektor Penopang untuk Masuk Kelompok 10 Orang Terkaya Indonesia
KPP Madya Jakarta Utara Disorot, KPK Duga Rekayasa PBB Sebesar Rp59,3 Miliar lewat Kontrak Fiktif
Peringkat BBB Fitch Ratings untuk Obligasi Indonesia, Apa Dampaknya bagi Investor Global?
Rugi 20,1 Juta Dolar AS pada 2023, Pelita Air Service Disorot soal Remunerasi Manajemen