Utang APBN 2026 Rp832,2 Triliun Jadi Instrumen Penyelamat Ekonomi Atau Risiko Fiskal Baru

Efektivitas Belanja Utang Menentukan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Noviardi menekankan efektivitas pembiayaan utang sangat bergantung pada keberanian pemerintah mengalokasikan belanja ke sektor produktif seperti hilirisasi industri dan penguatan UMKM.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,11 Persen 2025 Belum Cukup Kurangi Tekanan Pasar Tenaga Kerja

Ia mengkritik pola pembiayaan yang hanya menutup defisit atau belanja rutin karena berpotensi menambah beban fiskal tanpa menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Utang produktif untuk hilirisasi industri dan penguatan UMKM bisa menjadi mesin pertumbuhan,” ujar Noviardi.

Transparansi Pengelolaan Utang Menjadi Kunci Kepercayaan Investor Global

Selain alokasi belanja, transparansi pengelolaan utang dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor dan pasar global.

Baca Juga: 4 Menteri Dipanggil Ke Hambalang Bahas Perundingan Tarif Indonesia AS dan Dampaknya Bagi Industri

Noviardi menilai kepercayaan investor pada 2026 menjadi aset mahal sehingga pemerintah harus membuktikan akuntabilitas setiap rupiah pembiayaan utang.

“Minimnya transparansi pengelolaan utang hanya akan mengerosi kepercayaan pasar dan masyarakat,” tegas Noviardi.

Sebagai latar belakang, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memperluas pembiayaan utang untuk menopang belanja negara dan menjaga pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dilaporkan berbagai media arus utama nasional.

Baca Juga: Tambang Emas 2013-2026: 13 Tahun Konflik Lingkungan dan Investasi di Gunung Tumpang Pitu

Ia mendorong reformasi struktural pasca-2026 agar ketergantungan pada utang tidak menjadi permanen dan ekonomi bertumpu pada produktivitas riil.

“Utang boleh menjadi jembatan menyelamatkan ekonomi, tetapi harus diikuti konsolidasi fiskal kuat agar tidak terjebak siklus utang abadi,” pungkas Noviardi pada Jumat (14/02/2026).****