BISNIS24JAM.COM - Apakah benar janji pembangunan merakyat akan diwujudkan lewat data tunggal?
Diskusi panel INDEF “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026” mengusung gagasan bahwa ekonomi konstitusi harus dibangun dari dasar data yang akurat, bukan sekadar retorika pembangunan.
Mantan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah proyek tambahan atau semata bentuk CSR.
Baca Juga: Transparansi 3 Audit Tambang: Sherly Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan dari Saham Warisan
Ia menyerukan agar peran negara diwujudkan sebagai mandat konstitusional.
Prinsip ekonomi kerakyatan menurutnya harus berakar pada Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa cabang produksi penting dan sumber daya strategis dikuasai negara demi kesejahteraan rakyat.
Data Tunggal Menjadi Penentu Strategi Kebijakan
Dalam tiga bulan pertama kepemimpinannya, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat berhasil membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Pencekalan Kasus Pajak Selama 6 Bulan, Termasuk Dirut Djarum: Ini Implikasi Kasus Pajak 2016–2020
Muhaimin menilai bahwa DTSEN menjadi “game changer” untuk mengurai kemacetan struktural pembangunan dan menyasar intervensi tepat sasaran.
Data ini memungkinkan pemerintah mengetahui siapa yang hampir jatuh miskin, siapa yang butuh pelatihan, dan siapa yang bisa diberdayakan secara mandiri.
Ekosistem UMKM Hingga “Pasar 1001 Malam”
Salah satu strategi pemberdayaan yang diungkap adalah pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Pemantauan PT Vale Perkuat Upaya Mitigasi pada Tahap Konstruksi Proyek Pomalaa
Muhaimin menyebut rencana pasar “1001 Malam” sebagai laboratorium ekosistem terpadu: menggunakan aset tidur pemerintah.
Untuk memberi ruang bagi pelaku UMKM dan kreatif naik kelas, sekaligus menciptakan pusat ekonomi lokal yang inklusif.