Diskrepansi Statistik Pdb Jadi Sinyal Masalah Serius
Keraguan atas data pertumbuhan diperkuat oleh membengkaknya diskrepansi statistik PDB pada 2022 dan 2023.
Baca Juga: Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara: KPK Selidiki Aliran Dana hingga Kantor Pusat DJP
BPS mencatat diskrepansi statistik mencapai sekitar Rp1.171 triliun pada dua tahun tersebut, nilai itu hampir mendekati konsumsi pemerintah yang berada di kisaran Rp1.500 triliun.
Dalam praktik statistik normal, diskrepansi seharusnya kecil dan tidak signifikan.
“Diskrepansi sebesar ini menandakan masalah serius dalam akurasi data produksi dan konsumsi,” kata Anthony Budiawan.
Baca Juga: Greenland Jadi Sorotan: Presiden Emmanuel Macron Kirim Pasukan, Jaga Kepentingan Eropa di Arktik
Implikasi Kebijakan dari Data yang Dipertanyakan
Anthony Budiawan menilai data ekonomi yang tidak kredibel berpotensi melahirkan kebijakan publik keliru.
Kebijakan ekonomi, menurutnya, harus bertumpu pada realitas kesejahteraan, bukan ilusi statistik.
Ia menekankan bahwa tanpa data yang akurat, program pemulihan ekonomi berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Baca Juga: Forbes Rilis Pengusaha Wirastuty Fangiono Menjadi Konglomerat Perempuan Termuda Indonesia
“Data yang keliru akan menghasilkan kebijakan yang salah sasaran,” ujarnya.
BPS hingga kini tetap menjadi rujukan utama data resmi nasional sebagaimana dikutip berbagai media arus utama.
Tantangan ke Depan Bagi Kredibilitas Data Ekonomi
Isu kredibilitas data ekonomi Indonesia menjadi perhatian publik dan akademisi.
Baca Juga: Aksi 14 Januari 2026: Ratusan Warga Cianjur Kepung Alat Berat Proyek PLTP Geothermal
Evaluasi metodologi statistik dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap data resmi negara.