Kondisi ini memperkuat urgensi penertiban agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Arahan Presiden Tegaskan Kepentingan Nasional di Atas Segalanya
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencabutan izin tambang bertujuan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam kepada negara dan rakyat.
Ia menolak adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu dalam proses penertiban tersebut.
“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Prabowo dalam rapat kerja kabinet.
Reformasi Sektor Pertambangan Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Penertiban IUP menjadi bagian dari agenda reformasi sektor pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Ketegangan Amerika Serikat dan Iran Dinilai SBY Bisa Bikin Ekonomi Dunia Tidak Stabil Jika Berlanjut
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional.
Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.****