BISNIS24JAM.COM - Bagaimana pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok akan menentukan masa depan utang proyek Kereta Cepat Whoosh,?
Dan sejauh mana langkah ini berpengaruh pada stabilitas fiskal negara di tengah tekanan pembiayaan infrastruktur besar?
Rencana negosiasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China oleh pemerintah Indonesia muncul setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menyelesaikan proposal restrukturisasi awal.
Baca Juga: 3 Jurus Purbaya Perkuat Manufaktur di Tengah Tekanan Impor dan Overcapacity 2025
Negosiasi yang diproyeksikan berlangsung pada Desember 2025 akan melibatkan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertemuan ini menjadi bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyelesaian komprehensif atas kewajiban finansial proyek kereta cepat.
Rosan menegaskan tim pendahulu telah berada di Tiongkok untuk menyampaikan parameter teknis awal dalam rangkaian pembicaraan pendahuluan.
Baca Juga: 3 Fakta Anomali Bandara IMIP Tanpa Imigrasi dan Bea Cukai yang Diungkap Menhan Sjafrie
Pembahasan diarahkan pada struktur pembagian tanggung jawab finansial antara pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan korporasi Danantara.
Peran Danantara Dalam Perumusan Opsi Pembiayaan Strategis
Danantara bertugas menyiapkan proposal restrukturisasi lengkap yang mencakup analisis risiko, proyeksi pendapatan, serta skema kepemilikan aset jangka panjang.
Skema pembiayaan yang tengah disiapkan mencakup pemisahan tanggung jawab antara infrastruktur dan rolling stock.
Baca Juga: 12 Penambang Ilegal Ditangkap di TN Tanjung Puting, Aktivitas PETI Sungai Sekonyer Terbongkar
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan meninjau porsi pembiayaan aset dasar seperti rel, jembatan, dan fasilitas operasi.
Sementara Danantara akan fokus pada pengelolaan aset bergerak dan struktur bisnis komersial untuk meningkatkan potensi pendapatan jangka panjang.