Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap, Prabowo Minta Penjelasan soal Serapan Anggaran 2025

BISNIS24JAM.COM - Bagaimana pergantian Kepala Daerah dapat membuat ratusan triliun rupiah dana publik tertahan dan tidak segera mengalir ke masyarakat?

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025), Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan alasan dana pemerintah daerah senilai Rp 203 triliun masih mengendap di bank.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa banyak kepala daerah baru dilantik pada Februari 2025.

Baca Juga: Mahfud MD Paparkan 30 Tahun Kemerosotan Demokrasi Disertai Lonjakan Korupsi dari Miliar ke Triliunan

Sehingga proses penyusunan kepala dinas dan pejabat teknis memerlukan waktu yang membuat pelaksanaan belanja tertunda.

Tito menjelaskan bahwa pergantian pejabat memengaruhi stabilitas perencanaan program sehingga sejumlah pengadaan harus ditinjau ulang sesuai arah kebijakan kepala daerah yang baru.

Proses tersebut dinilai umum terjadi pada tahun politik ketika jadwal penyerapan anggaran relatif padat dan rawan perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

Baca Juga: Impor Baju Bekas Ilegal Tembus 1.800 Jalur Tikus, Ekonom Desak Regulasi Baru Pemerintah

Kesiapan Pembayaran Proyek dan Gaji Awal Tahun Menjadi Alasan Lain

Menurut Tito, sebagian daerah tengah menahan anggaran untuk membayar kontrak proyek yang rampung pada bulan Desember sehingga dana harus dicadangkan untuk menghindari tunggakan.

Ia menegaskan pemda juga perlu mempersiapkan gaji pegawai dan biaya operasional Januari karena transfer pusat kemungkinan cair setelah tanggal 10.

Sehingga dana cadangan diperlukan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan.

Pemerintah pusat mengingatkan pemda agar tidak menunda eksekusi belanja yang sudah siap agar tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan dan pekerjaan.

Baca Juga: DPR Soroti Impor Kedelai 2,6 Juta Ton dan Mendesak Pemerintah Prioritaskan Komoditas Strategis

Serapan Belanja Penting untuk Menjaga Aktivitas Ekonomi Lokal

Pemerintah menetapkan standar minimal serapan belanja di atas 75 persen untuk menjaga perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama menjelang akhir tahun.