Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan besarnya resistensi terhadap upaya penegakan hukum yang menyasar praktik ilegal bernilai ekonomi tinggi.
Meski demikian, pemerintah memastikan aparat tetap menjalankan tugas dengan dukungan penuh negara demi menjaga aset nasional.
Total Penyelamatan Aset Negara Capai Ratusan Triliun Rupiah Hingga Kini
Secara kumulatif, sejak Februari 2025, Satgas PKH telah menyelamatkan aset negara sebesar Rp371 triliun.
Selain itu, sepanjang Oktober 2025 hingga April 2026, negara berhasil menerima Rp31,3 triliun dari penegakan administratif di kawasan hutan.
Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam upaya pemulihan keuangan negara dari sektor kehutanan dan pertambangan.
Tidak hanya dari sisi finansial, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali lahan hutan yang sebelumnya digunakan secara ilegal.
Data menunjukkan 5,89 juta hektare perkebunan ilegal dan 10.257 hektare tambang ilegal telah berhasil ditertibkan.
Komitmen Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu Nasional
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
Ia menilai perlawanan terhadap penegakan hukum merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam upaya membela kepentingan rakyat.
“Semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Ia juga menekankan bahwa aparat tidak perlu gentar menghadapi tekanan karena pemerintah dan masyarakat berada di belakang mereka.