BISNSI24JAM.COM - Mengapa kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC BRI bernilai triliunan rupiah terus menjadi sorotan publik nasional?
Akankah pemeriksaan petinggi korporasi mitra membuka fakta baru tentang dugaan penggelembungan harga dan pengaturan tender dalam proyek strategis layanan transaksi masyarakat?
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di korporasi perbankan nasional BRI periode 2020–2024.
Baca Juga: Kasus Korupsi Rp2,7 Triliun, Audit BPK dan Red Notice Riza Chalid Jadi Kunci untuk.Penegakan Hukum
Penyidikan berfokus pada proyek bernilai sekitar Rp2,1 triliun yang berkaitan langsung dengan layanan transaksi masyarakat.
Perkara ini dinilai strategis karena menyangkut penggunaan dana besar serta kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran nasional.
KPK disebut telah memeriksa Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin, sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut.
Baca Juga: Blok Mineral Kritis 55 Negara Dibentuk, AS Targetkan Stabilitas Pasokan Teknologi dan Energi Global
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran pihak swasta dalam proyek pengadaan teknologi perbankan itu.
Direktur Utama Finnet Diperiksa Sebagai Saksi Kunci Perkara
Penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak korporasi rekanan dalam pengadaan mesin EDC pada proyek strategis tersebut.
Fokus penyidikan mencakup dugaan penggelembungan harga serta pengaturan pemenang tender dalam proses pengadaan.
Baca Juga: Data Februari 2026: 64 Persen Tambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin, Satgas Mulai Kuasai Ribuan Hs
KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka dari internal BRI dan pihak rekanan dalam kasus tersebut.
Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar rupiah terkait perkara dugaan korupsi pengadaan EDC BRI.
Artikel Terkait
Investasi Hilirisasi Rp584,1 Triliun 2025 Dorong Pertumbuhan Kawasan Timur, Ekonomi Lebih Meratal
Ini 15 Komoditas Hilirisasi, Target Investasi 618 Miliar Dolar AS Hingga 2040 Fokus Nikel Jadi Unggulan
Siapkan Skema Izin SDA Baru untuk BUMN Demi Optimalkan PNBP dan Jaga Kepercayaan Investor Global
Pemangkasan Produksi Batu Bara 40 Hingga 70 Persen Picu Kekhawatiran PHK dan Kontrak Ekspor
Pemerintah Ungkap 4 Juta Hektare Sawit Ilegal di Kawasan Konservasi, Rencana Rekrut 70 Ribu Polisi Hutan
Spekulasi Pengambilalihan Tambang Martabe 2026, UT Tegaskan Operasional dan Kepastian Hukum
Penertiban Hutan Dipercepat, Kemenhut Targetkan Penguasaan Kembali Ratusan Ribu Ha Tambang
Dampak MSCI Terhadap Pasar Modal Menurut Ekonom Laksamana Sukardi yang Soroti Kepastian Hukum
Strategi Batas Harga Mineral Diluncurkan, AS Gandeng 50 Negara Lindungi Pasokan Logam Tanah Jarang
Kasus Korupsi Rp2,7 Triliun, Audit BPK dan Red Notice Riza Chalid Jadi Kunci untuk.Penegakan Hukum