BISNIS24JAM.COM - Apakah komitmen pemberantasan korupsi mampu mengubah cara bisnis dijalankan di Indonesia secara nyata?
Mampukah kolaborasi pemerintah dan pengusaha menciptakan ekosistem investasi bersih yang meningkatkan kepercayaan publik serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional?
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan korupsi di hadapan pengusaha menegaskan agenda perbaikan sistem dan digitalisasi sebagai prioritas nasional.
Baca Juga: Menuju 2029, Realitas Politik Tentukan Cawapres Prabowo, Dari Kekuatan Partai Hingga Basis Pemilih
Pesan tersebut menekankan transparansi bisnis, efisiensi birokrasi, serta peran dunia usaha dalam menutup kebocoran anggaran demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sistem Digital Transparan untuk Menutup Celah Korupsi dalam Birokrasi
Prabowo menilai digitalisasi pelayanan publik dan sistem pemerintahan elektronik dapat mengurangi interaksi langsung yang sering memicu praktik suap dan pungutan liar.
Ia menyampaikan bahwa penerapan e-government akan menciptakan transparansi anggaran dan proses perizinan sehingga risiko penyimpangan dana publik dapat ditekan secara sistematis.
Menurutnya, transformasi digital menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
Kesejahteraan Aparat Negara Diperkuat Demi Integritas Penegakan Hukum
Presiden menekankan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan penegak hukum sebagai bagian penting strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.
Ia berpendapat bahwa gaji yang layak akan mengurangi dorongan mencari penghasilan ilegal sehingga integritas birokrasi dapat terjaga secara konsisten.
Baca Juga: Ekonomi On The Down, Ferry Latuhihin Paparkan Kekhawatiran Asing Soal MBG, Danantara, dan APBN
Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pemerintahan profesional yang mampu mendukung iklim investasi sehat dan kompetitif di tingkat global.
Ajakan Patriotisme Pengusaha dalaam Menjaga Ekonomi Nasional Bersih
Prabowo mengajak pelaku usaha mengedepankan semangat nasionalisme dengan tidak menyuap birokrat dan menjalankan bisnis secara jujur serta transparan.
Artikel Terkait
Perminas untuk Proyek LTJ Ubah Peta BUMN Tambang Nasional dan Strategi Hilirisasi Mineral Indonesia
Seleksi Komisioner OJK 2026 Resmi Dibuka, Pansel Dibentuk Lewat Keppres dan Proses Empat Tahap
Investor Asing Soroti Ekonomi Indonesia, Ferry Latuhihin Ungkap Risiko Fiskal Rp300 Triliun dan Ketidakpastian
Pandji Sebut Dirinya Ksatria Wongsoyudo Saat Jalani Sidang Adat Toraja Terkait Materi Komedi Lama
Ekspansi Korporasi Topang Properti Jakarta, Okupansi CBD 76% dan Non-CBD 74% Tunjukkan Tren Pemulihan
Data OJK 2022-2026 Ungkap 151 Pihak Manipulasi Saham dengan Denda Rp240,65 Miliar dan Sanksi
Pemerintah Kaji Ulang Tambang Martabe, Hal Penting Tentang Sanksi dan Kepastian Hukum Investasi
Tambang Emas Tumpang Pitu Disorot Lagi, Publik Pertanyakan Selisih Saham dan Legalitas Alih IUP
Kasus IUP Tumpang Pitu Disorot Nasional, Selisih Saham dan Data Perizinan Jadi Sorotan Transparansi
Dinamika Koalisi Nasional, Faktor Utama Penentu Cawapres Prabowo 2029 Menurut Pengamat Politik