Pemerintah Wujudkan Swasembada Protein Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Maritim Indonesia

Prasetyo menyebut protein berbasis ikan menjadi salah satu prioritas karena sektor maritim memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan gizi masyarakat nasional.

"Protein salah satunya berbasis ikan, maka pentingnya program prioritas pemerintah di bidang kelautan dan maritim," ujar Prasetyo menjelaskan arah kebijakan tersebut.

Baca Juga: Di Balik Kunjungan Luar Negeri Prabowo Subianto Ada Strategi Besar Jaga Stabilitas Energi Ekonomi

Kebijakan ini juga berkaitan dengan strategi ekonomi biru yang sebelumnya didorong pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.

Evaluasi Satu Setengah Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Percepatan Program Strategis

Rapat kerja yang dipimpin langsung Presiden berlangsung sekitar empat jam dengan fokus evaluasi kinerja serta percepatan program prioritas nasional.

Prasetyo menyebut forum tersebut menjadi momentum konsolidasi setelah sekitar satu setengah tahun pemerintahan berjalan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Komitmen Prabowo Jaga Utang Negara Jadi Sinyal Positif Investor Dan Pelaku Usaha Nasional Tahun 2026

Ia menegaskan sejumlah program telah menunjukkan hasil signifikan meskipun pemerintah mengakui masih terdapat tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran eksekutif atas kinerja program prioritas yang dinilai mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Presiden Tekankan Reformasi Birokrasi Agar Program Pangan Lebih Efektif Cepat

Presiden menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi agar program strategis berjalan cepat, efisien, serta mampu mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Baca Juga: Program Biodiesel B50 Diharapkan Tingkatkan Serapan Sawit Domestik dan Stabilkan Sektor Energi Nasional

Prasetyo mengatakan arahan tersebut menjadi pengingat agar seluruh aparatur bekerja lebih produktif demi mempercepat realisasi target pembangunan nasional.

"Presiden menggugah agar semua bekerja lebih giat, cepat, produktif, efisien, serta mengurangi kebocoran agar program berdampak nyata," kata Prasetyo.

Isu efisiensi birokrasi sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai rapat koordinasi untuk memastikan belanja negara lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Konflik Geopolitik Dorong Harga Minyak Dunia Naik, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi dan Investor Domestik