BISNIS24JAM.COM - Apakah pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa akan membawa perubahan nyata bagi ekonomi nasional atau hanya menghadirkan dinamika baru tanpa hasil substantif?
Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 memicu koreksi indeks harga saham gabungan sekitar satu koma dua lima persen pada hari yang sama.
Purbaya memulai masa tugas dengan mengumumkan rencana injeksi likuiditas dua ratus triliun rupiah ke sektor perbankan yang menimbulkan perdebatan publik terkait urgensi kebijakan tersebut.
Baca Juga: Terngkap, Aplikasi TRING Pegadaian Tercatat Punya Keluhan Terbanyak Terkait OTP dan Error Teknis
Menurut Tony Rosyid selaku Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, langkah tersebut menunjukkan upaya agresif namun membutuhkan kehati-hatian dalam memahami kondisi likuiditas perbankan nasional.
Publik menilai pemberitaan intensif mengenai Purbaya di berbagai media membuat sosoknya cepat populer namun belum menjawab pertanyaan tentang arah kebijakan fiskal yang lebih komprehensif.
Kenaikan eksposur publik juga memunculkan julukan menteri koboi yang menggambarkan gaya komunikasi Purbaya yang tegas dan kerap memicu reaksi beragam dari masyarakat.
Baca Juga: Warisan Atau Konflik? Data JATAM Ungkap Jejak 5 Korporasi Tamban dalam Aset Saham Sherly Tjoanda
Tantangan Fiskal Indonesia dan Harapan Kebijakan Ekonomi Baru
Fiskal Indonesia masih menghadapi tekanan akibat beban pembiayaan pembangunan yang didominasi utang sehingga membutuhkan strategi pendapatan negara yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Tony Rosyid menilai bahwa kebijakan Sri Mulyani sebelumnya dinilai disiplin tetapi belum mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan negara dari sektor strategis seperti sumber daya alam.
Menurutnya, tantangan bagi Purbaya adalah memperbaiki celah penerimaan pajak sekaligus menjaga disiplin fiskal agar tidak menimbulkan risiko makroekonomi jangka menengah.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan sumber daya alam yang dinilai masih cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Publik berharap kepemimpinan baru di kementerian keuangan dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan penguatan struktur fiskal agar ketergantungan terhadap utang dapat dikurangi.
Artikel Terkait
Redenominasi Rp1000 ke Rp1: Data, Kewenangan BI, dan Dampak Psikologis Jadi Sorotan Publik
Pendanaan 750 Juta Dolar AS Dorong Akuisisi SPBU Esso dan Ekspansi Energi Hilir Chandra Asri
Usai Rilis, Aplikasi TRING Pegadaian Dikritik Pengguna karena Gangguan OTP dan Migrasi Akun
Beras Premium Patahan 59 Persen: Mentan Amran Ungkap Pola Harga Serakahnomic
Popularitas Seskab Teddy Naik, Pengamat Ungkap Efektivitas Komunikasi Jadi Kunci Utama
Transformasi Pengetahuan 2025: Strategi Pertamina Drilling Menguatkan Daya Saing Industri
Jejak 5 Korporasi Tambang yang Dikaitkan dengan Gubernur dan Dampaknya ke Warga Maluku Utara
Yordania Tawarkan Proyek 1,3 Miliar Dolar AS ke Danantara, Mulai dari Gas hingga Jalan Tol
BI-Rate 4,75 Persen: Pasar Menilai Level Ini Paling Aman di Tengah Arus Keluar 0,95 Miliar Dolar AS?
JATAM Temukan Keterhubungan Lima Korporasi Tambang dengan Aset Warisan Sherly Tjoanda