Kontrak Freeport dalam Diplomasi Ekonomi Global Picu Kekhawatiran Organisasi Lingkungan Hidup

BISNIS24JAM.COM - Apakah perpanjangan tambang Freeport benar-benar menjamin kesejahteraan Papua dalam jangka panjang?

Ataukah keputusan ekonomi strategis justru memperpanjang konflik lingkungan dan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga hari ini?

Walhi Soroti Dampak Sosial Tambang Freeport Terhadap Kehidupan Papua

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai agenda perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia membawa konsekuensi besar bagi masa depan sosial dan lingkungan Papua.

Baca Juga: Peluang Investasi di Indonesia Meningkat Usai Presiden Prabowo Bertemu 12 Investor Terbesar

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menyebut konsep kontrak hingga cadangan habis berpotensi menciptakan eksploitasi jangka panjang tanpa batas waktu.

Menurutnya, pendekatan tersebut mengabaikan proses pemulihan ekologis wilayah terdampak yang telah berlangsung sejak awal operasi tambang puluhan tahun lalu.

Walhi menilai keputusan strategis harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan hanya indikator pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Nasib Saham Korporasi Ritel Modern Usai Wacana Batasi Ekspansi Demi Keberlangsungan Kopdes

Kritik tersebut muncul setelah isu Freeport masuk pembahasan negosiasi ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat pada awal 2026.

Transparansi Negosiasi Tambang Jadi Sorotan Organisasi Lingkungan Nasional

Walhi mempertanyakan transparansi proses penyusunan Nota Kesepahaman yang dinilai tidak melibatkan masyarakat adat secara langsung.

Boy Jerry Even Sembiring menegaskan partisipasi Orang Asli Papua merupakan prinsip penting dalam kebijakan pembangunan berkeadilan.

Baca Juga: Akses Pasar AS Terbuka Lebar Bagi Komoditas Unggulan Indonesia, Termasuk Tekstil dan Apparel

Organisasi tersebut menilai pendekatan tertutup berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam strategis.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya juga menyoroti minimnya komunikasi publik dalam kebijakan pertambangan berskala besar.