Pemerintah akan menelusuri rantai distribusi hingga tingkat produsen dan distributor.
Baca Juga: 72 Ton Bawang Bombai Ilegal Terungkap, 4 Organisme Berbahaya Ancam Produksi Pertanian Nasional
Langkah ini dilakukan untuk mencegah pedagang kecil menjadi korban praktik tidak sehat.
“Jangan diganggu pedagang pengecernya, tetapi produsennya langsung,” tegas Andi Amran.
Ia menyebut praktik menaikkan harga tanpa dasar sebagai bentuk penyimpangan distribusi.
Baca Juga: Demutualisasi BEI Masuk Tahap Final, Ini 6 Perubahan Besar Tata Kelola Bursa Indonesia
Pemerintah memastikan pengawasan dilakukan secara terukur dan berbasis data.
Produksi Nasional Tinggi, Alasan Harga Naik Dipatahkan
Mentan menyampaikan produksi beras dan minyak goreng nasional berada dalam kondisi tinggi.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan stok beras nasional dalam kondisi aman hingga awal 2026.
Baca Juga: KDM Tegaskan Jawa Barat Bukan Wilayah Sawit Skala Besar, Audit Lahan BUMN Jadi Sorotan
Produksi minyak goreng domestik juga dinilai mencukupi kebutuhan dalam negeri.
“Sekarang beras dan minyak goreng tidak ada alasan naik,” ujar Andi Amran.
Ia menekankan stabilitas pasokan harus tercermin langsung di tingkat konsumen.
Baca Juga: Biaya Politik Ratusan Miliar Jadi Sorotan, Pilkada Jalan Tengah Dianggap Solusi Moderat
Ketidaksesuaian harga dinilai sebagai indikasi gangguan distribusi.
Artikel Terkait
4 Organisme Berbahaya Ditemukan pada 72 Ton Bawang Bombai Ilegal di Surabaya Jawa Timur
Prajogo Pangestu Masuk dalam Peringkat 11 Asia, Ini Daftar 20 Orang Terkaya Asia Desember 2025
Bunga Utang APBN 2025 Tembus Rp500 Triliun, Indef Peringatkan Tekanan Serius Ruang Fiskal
Polda NTB Ungkap Tambang Emas Ilegal Sekotong, Alat Berat dan Bahan Kimia Jadi Bukti Kunci
Isu Kehilangan Dana Ramai, INDODAX Tegaskan Sistem Aman Dan Ungkap Faktor Eksternal Akses Ilegal
Stok Beras Bulog Capai 3,39 Juta Ton, Pemerintah Naikkan Target Serapan 2026 Jadi 4 Juta Ton
Biaya Politik Ratusan Miliar Jadi Sorotan, Pilkada Jalan Tengah Dianggap Solusi Moderat
8 Negara Penguasa Tambang Dunia 2025, Dari Australia Hingga Amerika Serikat
KDM Tegaskan Jawa Barat Bukan Wilayah Sawit Skala Besar, Audit Lahan BUMN Jadi Sorotan
Demutualisasi BEI Masuk Tahap Final, Ini 6 Perubahan Besar Tata Kelola Bursa Indonesia