Efisiensi Belanja Negara jntuk Program Prioritas dan Kesejahteraan Masyarakat
Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan menuju program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah sekaligus memperkuat kualitas layanan publik nasional.
Baca Juga: Tragedi Pasukan Garuda di Lebanon, Tiga Prajurit TNI Gugur Saat Jalankan Mandat Perdamaian PBB
Pemerintah juga memastikan program prioritas tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang lebih terarah dan terukur.
Airlangga Hartarto menegaskan refocusing dilakukan agar penggunaan anggaran lebih optimal dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Potensi Penghematan Besar dari Penataan Ulang Belanja Pemerintah
Pemerintah menghitung potensi penghematan kebijakan refocusing mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun dari penataan ulang belanja.
Penghematan tersebut menjadi ruang fiskal penting bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program prioritas nasional.
Efisiensi anggaran juga menjadi indikator meningkatnya kualitas manajemen keuangan pemerintah.
Airlangga Hartarto menyebut potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga berada pada kisaran Rp121,2 triliun sampai Rp130,2 triliun.
Konteks Kebijakan Efisiensi dalam Agenda Reformasi Fiskal Pemerintah
Sejumlah laporan media arus utama sebelumnya menyoroti pentingnya efisiensi belanja negara untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia.
Kebijakan penguatan kualitas belanja juga menjadi bagian dari reformasi fiskal yang terus dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir.
Langkah efisiensi birokrasi dinilai penting untuk memastikan anggaran negara memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan.
Baca Juga: Pasar Global Bereaksi Positif Atas Jeda Konflik Iran, Investor Pantau Arah Negosiasi AS Berikutnya
Artikel Terkait
Pasar Global Bereaksi Positif Atas Jeda Konflik Iran, Investor Pantau Arah Negosiasi AS Berikutnya
Aturan Terbaru WFH ASN Tunggu Pengumuman Resmi, Ini Target Hemat Energi dan Belanja Negara
Hakim Tegur Kuasa Hukum dalam Sidang Gugatan Kadin Jawa Barat, Proses Belum Masuk Materi Perkara Utama
Transformasi Perizinan Digital KBLI 2025 Jadi Strategi Pemerintah Tingkatkan Investasi dan Kepastian Hukum
Indonesia - Jepang Perkuat Kemitraan Ekonomi, Prabowo Pastikan Kemudahan Investasi dan Kepastian Hukum
Satgas Hambatan Investasi Jadi Senjata Prabowo Tarik Investor Jepang Masuk Indonesia dengan Proses Cepat
Tragedi Pasukan Garuda di Lebanon, Tiga Prajurit TNI Gugur Saat Jalankan Mandat Perdamaian PBB
Reformasi Perizinan Usaha Berlanjut, Pemerintah Luncurkan KBLI 2025 untuk Perkuat Daya Saing Investasi
OSS dan KBLI 2025 Jadi Kunci Pemerintah Bangun Sistem Perizinan Usaha Cepat Transparan Terintegrasi
Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman: Program B50 Siap Jalan, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia Tahun 2026