Indonesia Kendalikan Produksi Nikel, Harga Global Merangkak Naik dari Level 15.000 Dolar AS

BISNIS24JAM.COM - Apakah langkah Indonesia memangkas produksi nikel mampu benar-benar mengakhiri tekanan harga akibat kelebihan pasokan global yang berlangsung bertahun-tahun?

Sejauh mana kebijakan ini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia di tengah dinamika industri global?

Pemerintah Indonesia berencana memangkas target produksi bijih nikel mulai 2026 sebagai langkah strategis mengatasi kelebihan pasokan global dan menopang harga nikel internasional yang sempat tertekan.

Baca Juga: Raker DPR 26 Januari 2026, Kapolri Listyo Sigit Pilih Dicopot Daripada Pimpin Polri di Bawah Kementerian

Strategi Pemerintah Menekan Oversupply dan Menopang Harga Global

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan menurunkan target produksi nikel nasional mulai 2026 sebagai respons terhadap kelebihan pasokan global.

Menurut Bahlil, target produksi bijih nikel 2026 diproyeksikan turun sekitar 15 persen menjadi kisaran 250–260 juta ton, dibandingkan realisasi 2025 yang lebih tinggi.

Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah eksploitasi berlebihan serta memastikan sumber daya nasional memberikan nilai ekonomi optimal bagi negara dan industri hilir.

Baca Juga: Indonesia Pegang Kendali Pasar Nikel Global Dengan Pangsa 65 Persen untuk Hilirisasi Nasional

Dampak Kebijakan Terhadap Pergerakan Harga Nikel Internasional

Rencana pemangkasan produksi langsung memicu sentimen positif di pasar komoditas global, terutama di London Metal Exchange (LME).

Harga nikel LME pada Januari 2026 tercatat mulai bergerak naik ke kisaran 18.000 Dolar AS per metrik ton, setelah sepanjang 2025 berada di level 14.000–15.000 Dolar AS.

S&P Global Ratings menilai pengurangan pasokan dari produsen utama seperti Indonesia berpotensi kuat menopang harga, meski efektivitasnya bergantung pada durasi kebijakan dan pemulihan permintaan global.

Baca Juga: Ketegasan ESDM: Puluhan IUP Tambang Tìdak Patuh Reklamasi Terancam Dicabut Awal 2026

Risiko Regulasi Baru Bagi Korporasi Tambang Nasional

Kebijakan pemangkasan produksi menegaskan meningkatnya risiko regulasi bagi korporasi tambang yang beroperasi di Indonesia.

Korporasi diwajibkan menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai batas produksi baru yang ditetapkan pemerintah.