Pembangunan Infrastruktur Energi Menjadi Kunci Implementasi Kebijakan
Pemerintah akan membangun fasilitas penyimpanan BBM dan mengoptimalkan infrastruktur energi nasional.
Baca Juga: Pernyataan Penting Menkeu Soal OTT Pajak Bea Cukai dan Sanksi Pegawai yang Terbukti Bersalah
Langkah ini bertujuan mendukung distribusi yang efisien dan menekan biaya logistik energi.
Penguatan infrastruktur juga dinilai penting untuk mendukung transisi menuju kemandirian energi.
Kerja Sama Internasional Tetap Dibuka dalam Kerangka Kepentingan Nasional
Meski menekan impor, pemerintah tetap membuka kerja sama energi dengan berbagai negara mitra strategis.
Baca Juga: IHSG Tertekan dan MSCI Beri Peringatan, Dirut Bursa Efek Indonesia Ambil Langkah Mundur
Kerja sama tersebut difokuskan pada alih teknologi, investasi, dan penguatan kapasitas nasional.
“Kita bekerja sama, tetapi tetap menjaga kedaulatan energi,” kata Bahlil.
Regulasi Presiden Diharapkan Menjamin Konsistensi Kebijakan Energi
Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum implementasi kebijakan energi nasional.
Baca Juga: Penurunan Pendapatan Picu PHK Washington Post dan Tutup Desk Olahraga, Buku, dan Podcast Harian
Regulasi ini diharapkan menjaga konsistensi kebijakan lintas pemerintahan dan lembaga.
“Perpres akan memastikan arah kebijakan berjalan sesuai roadmap,” ujar Bahlil.**