BISNIS24JAM.COM - Bisakah sebuah undangan acara memicu pertarungan visi dan memecah kesatuan organisasi tertua di Indonesia?
Undangan kepada Peter Berkowitz — akademikus asal AS dengan pandangan pro-Zionis — dalam acara internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dianggap sebagai tindakan inkonsisten dengan komitmen historis organisasi terhadap Palestina.
Insiden ini memantik reaksi keras dari jajaran tertinggi organisasi, terutama Syuriyah PBNU, yang menyebutnya sebagai pelanggaran nilai dasar Ahlussunnah wal Jamaah.
Baca Juga: Pertumbuhan Manufaktur 5,54 Persen: Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Besar Sektor Industri
Permintaan Maaf Tak Cukup Redakan Kontroversi
Gus Yahya mengakui kesalahan, menyebut undangan itu sebagai kekhilafan akibat kurang cermat dalam menyeleksi narasumber.
Meski demikian, Syuriyah menilai bahwa dampak reputasi dan potensi gesekan dengan basis Nahdliyin jauh lebih besar.
Sehingga meminta pengunduran diri atau pemberhentian.
Baca Juga: Angka dan Fakta Operasional Bandara IMIP: Tanpa Airnav, Tanpa Imigrasi, Tanpa Bea Cukai
Tuduhan Ganda: Aset, Keuangan, dan Otoritas Struktural
Selain aspek ideologi, Syuriyah juga menuding terdapat manajemen keuangan.
Dan aset PBNU yang bermasalah — pelanggaran terhadap hukum Islam, regulasi nasional, dan AD/ART NU.
Lebih lanjut, Gus Yahya dianggap telah melampaui kewenangannya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah ketika mengambil keputusan besar tanpa persetujuan Syuriyah.
Baca Juga: Angka dan Fakta Operasional Bandara IMIP: Tanpa Airnav, Tanpa Imigrasi, Tanpa Bea Cukai
Krisis Kepemimpinan Memunculkan Pecah Suara Internal
Keputusan Syuriyah untuk memecat Gus Yahya memunculkan perpecahan nyata.
Antara kubu Syuriyah dan sebagian besar Tanfidziyah yang menolak — menyebut keputusan itu inkonstitusional tanpa Muktamar atau Majelis Tahkim.
Artikel Terkait
Mahfud MD Paparkan 30 Tahun Kemerosotan Demokrasi Disertai Lonjakan Korupsi dari Miliar ke Triliunan
Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap, Prabowo Minta Penjelasan soal Serapan Anggaran 2025
Wacana Redenominasi: 10 Tahun Mandek, Ekonom Sebut Tidak Ada Urgensi Kebijakan Mata Uang Baru
Penguatan Diplomasi: Mengapa RI Tambah Wakil Dubes di Beijing di Tengah Lonjakan Investasi Tiongkok
Sebanyak 40,4 Ton Beras Ilegal Disegel di Batam Saat Stok Nasional Tembus 3,8 Juta Ton Bulog
Ekspor Freeport Tertahan Sebabkan Ekonomi Papua Tengah Minus 8 Persen, Mendagri Lapor Presiden
12 Penambang Ilegal Ditangkap di TN Tanjung Puting, Aktivitas PETI Sungai Sekonyer Terbongkar
3 Fakta Anomali Bandara IMIP Tanpa Imigrasi dan Bea Cukai yang Diungkap Menhan Sjafrie
3 Jurus Purbaya Perkuat Manufaktur di Tengah Tekanan Impor dan Overcapacity 2025
Negosiasi Utang Rp 18 Triliun Whoosh: Danantara dan Menkeu Siapkan Proposal untuk Tiongkok