BISNIS24JAM.COM - Bagaimana sebuah moratorium penebangan hutan bisa mengubah nasib kawasan rawan bencana Jawa Barat dan menyelamatkan jutaan nyawa jika dijalankan tepat waktu?
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menerapkan moratorium penebangan hutan di kawasan yang dinilai rentan memicu bencana alam.
Lewat unggahan video di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Selasa, 2 Desember 2025, ia menyampaikan bahwa kebijakan larangan tebang pohon akan diluncurkan “besok”.
Baca Juga: Fakta Penting Potensi Danantara dalam Mendorong Ekonomi Syariah dan Industri Halal Indonesia 2025
Mengapa Penebangan Harus Dilarang, Bukan Ini Saatnya Menanam
Menurut Dedi, melindungi pohon yang sudah tumbuh jauh lebih penting daripada sekadar menebar bibit baru.
Ia menegaskan bahwa “menanam seribu pohon belum tentu tumbuh seratus, tapi menebang seribu pohon jelas merugikan lingkungan.”
Dengan moratorium, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekosistem dan mengurangi risiko banjir serta longsor — dua bencana yang intensitasnya meningkat di banyak wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Kerusakan Meningkat, Cak Imin Desak 3 Menteri Benahi Kebijakan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana
Implikasi Terhadap Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan
Langkah ini menunjukkan pergeseran kebijakan yang serius dari hanya mengejar reboisasi ke pelindungan hutan yang sudah ada — sebuah strategi mitigasi bencana konkret.
Jika dijalankan dengan konsisten, moratorium dapat menjadi acuan baru bagi pelestarian hutan.
Sekaligus memberi waktu evaluasi pada izin penebangan, alih fungsi lahan, dan aktivitas manusia yang membahayakan lingkungan.
Baca Juga: Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Dorong DPR Evaluasi Kebijakan Kehutanan dan Mitigasi Hulu
Pesan untuk Pemangku Kebijakan dan Publik
Dedi juga menyampaikan kritik kepada pihak yang melakukan keputusan keliru terhadap alam, meminta mereka “bertaubat” dan “belajar dari kesalahan” agar kerusakan tidak terus berulang.
Ia juga menyerukan solidaritas terhadap korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebagai mantan wakil rakyat dan kepala daerah, Dedi berharap masyarakat turut mendukung kebijakan hutan demi masa depan lingkungan yang lebih aman.