Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Dorong DPR Evaluasi Kebijakan Kehutanan dan Mitigasi Hulu

BISNIS24JAM.COM - Pertanyaan kembali mengemuka setelah material kayu gelondongan terbawa arus banjir di Sumatera, memicu dugaan kerusakan hulu yang kini dikaji secara serius oleh DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tetapi juga kemungkinan persoalan serius pada kawasan hulu yang kini menjadi fokus evaluasi DPR RI.

Baca Juga: Audit Lingkungan Mendesak: 7 Korporasi Disebut Beroperasi di Zona Sensitif Ekosistem Batang Toru

Material Kayu Gelondongan Picu Evaluasi Kerusakan Hulu

Alex menjelaskan bahwa temuan kayu gelondongan di sejumlah titik banjir merupakan indikator kuat adanya permasalahan pada lereng bukit dan kawasan hulu sungai.

Ia menyampaikan hal ini usai agenda Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.

Menurut Alex, curah hujan ekstrem memang memicu kenaikan debit sungai, namun jenis material yang terbawa arus menunjukkan faktor lain yang perlu ditelusuri lebih mendalam.

Baca Juga: Progres Akuisisi Saham Lotte Chemical: Danantara Dalami Nilai Proyek 4 Miliar Dolar AS

Ia menegaskan bahwa kawasan hulu memiliki peran penting dalam mengendalikan aliran air dan menahan potensi longsor.

DPR Jadwalkan Rapat dengan Kementerian Kehutanan

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi IV menjadwalkan rapat khusus dengan Kementerian Kehutanan pada Kamis, 4 Desember pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan menyeluruh sekaligus mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan saat ini.

Baca Juga: Warning BMKG Sebelum Bencana: Pusat Evaluasi Kesiapsiagaan Pemda Menghadapi Cuaca Ekstrem

Alex menyebut bahwa pernyataan resmi Menteri Kehutanan mengenai rencana evaluasi dan penyusunan kebijakan baru menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya di wilayah hulu.

Sejumlah bahan evaluasi telah disiapkan DPR sebagai dasar pembahasan.