BISNIS24JAM.COM - Apakah pencabutan status internasional sebuah bandara khusus mampu mengguncang keyakinan investor di kawasan industri yang sedang bertumbuh pesat?
Atau justru memperlihatkan kekuatan kebijakan investasi Indonesia yang semakin terstruktur dan kompetitif?
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menanggapi soal pencabutan status internasional Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Moratorium Penebangan Hutan: Dedi Siapkan Kebijakan Baru untuk Kurangi Risiko Bencana di Jabar
Ia menegaskan, pencabutan status internasional Bandara Khusus tidak mengganggu iklim investasi karena investor menilai prioritas utama pada kepastian kebijakan, kemudahan perizinan, dan stabilitas pemerintahan.
Penyempurnaan Kebijakan Investasi Menjadi Fokus Utama Investor
Investor menilai penyempurnaan kebijakan investasi sebagai indikator paling penting yang menentukan minat masuk ke kawasan industri, termasuk di kawasan IMIP yang menjadi salah satu pusat hilirisasi mineral terbesar di Indonesia.
Rosan mengatakan pemerintah terus menyempurnakan regulasi agar alur investasi semakin transparan, terukur, dan dapat diprediksi sehingga memberikan kepastian bagi investor dalam mengambil keputusan bisnis jangka panjang.
Baca Juga: Fakta Penting Potensi Danantara dalam Mendorong Ekonomi Syariah dan Industri Halal Indonesia 2025
Ia menekankan bahwa penyelarasan kebijakan dilakukan lintas kementerian untuk memastikan implementasi yang konsisten dari pusat hingga daerah.
Kemudahan Perizinan Dijadikan Tolak Ukur Daya Saing Kawasan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menuturkan bahwa investor kini memprioritaskan percepatan dan kepastian perizinan sebagai landasan operasi yang efisien karena kompetisi menarik modal asing berlangsung ketat di kawasan Asia Tenggara.
Ia menyebut Indonesia harus mampu menawarkan proses perizinan yang lebih ringkas dibandingkan negara tetangga agar tetap kompetitif dalam menarik investasi baru di sektor hilirisasi, energi, dan manufaktur berbasis ekspor.
Baca Juga: Kerusakan Meningkat, Cak Imin Desak 3 Menteri Benahi Kebijakan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana
Menurutnya, pembenahan perizinan yang terus dilakukan melalui sistem digital terpadu menjadi katalis agar kehadiran investor semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Stabilitas Pemerintahan Menjadi Daya Tarik Dibanding Kawasan Lain
Rosan menjelaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam persaingan regional sehingga perubahan kebijakan tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
Artikel Terkait
Data WALHI: 7 Aktivitas Industri Dinilai Ubah Struktur Harangan Tapanuli dan Tingkatkan Risiko Bencana
Fakta Baru Izin Bandara IMIP: Klarifikasi Luhut dan Perubahan Status Internasional 2025
2.645 Titik Tambang Emas Ilegal: Data Kerusakan Lingkungan dari Aceh hingga Gorontalo
Lokasi Temuan Kayu Terseret Banjir Sumatra Diusut Kemenhut, Pemerintah Siapkan Moratorium PHAT
Data Kunci ESG yang Membuat ANTAM Raih Gold Rank dan Perkuat Transformasi Mineral Berkelanjutan
8 Hari Informasi Prediksi Siklon Senyar: Kenapa Pemda Tak Gerak Cepat Antisipasi Banjir Bandang?
Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Dorong DPR Evaluasi Kebijakan Kehutanan dan Mitigasi Hulu
Kerusakan Meningkat, Cak Imin Desak 3 Menteri Benahi Kebijakan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana
Fakta Penting Potensi Danantara dalam Mendorong Ekonomi Syariah dan Industri Halal Indonesia 2025
Moratorium Penebangan Hutan: Dedi Siapkan Kebijakan Baru untuk Kurangi Risiko Bencana di Jabar