Ia menilai konsistensi pemerintah menjaga stabilitas menjadi pertimbangan investor karena faktor keamanan sangat memengaruhi keputusan ekspansi jangka panjang di kawasan industri besar seperti IMIP.
Baca Juga: Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Dorong DPR Evaluasi Kebijakan Kehutanan dan Mitigasi Hulu
Kondisi ini, menurut Rosan, memberikan keyakinan bahwa pencabutan status internasional bandara khusus tidak berdampak signifikan terhadap keberlanjutan investasi yang telah berjalan.
Dukungan terhadap Stabilitas Kebijakan
Stabilitas kebijakan menjadi pilar utama yang membuat Indonesia tetap menarik bagi investor sehingga perubahan fasilitas penunjang seperti status bandara khusus tidak memengaruhi minat modal asing.
Investor lebih sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dibandingkan isu fasilitas transportasi sehingga konsistensi pemerintah menjadi nilai tambah Indonesia di sektor hilirisasi.
Baca Juga: Data Kunci ESG yang Membuat ANTAM Raih Gold Rank dan Perkuat Transformasi Mineral Berkelanjutan
Daya saing kawasan industri Indonesia ditentukan oleh konsistensi kebijakan daripada status bandara, selama arus logistik tetap beroperasi sesuai standar internasional.****
Artikel Terkait
Data WALHI: 7 Aktivitas Industri Dinilai Ubah Struktur Harangan Tapanuli dan Tingkatkan Risiko Bencana
Fakta Baru Izin Bandara IMIP: Klarifikasi Luhut dan Perubahan Status Internasional 2025
2.645 Titik Tambang Emas Ilegal: Data Kerusakan Lingkungan dari Aceh hingga Gorontalo
Lokasi Temuan Kayu Terseret Banjir Sumatra Diusut Kemenhut, Pemerintah Siapkan Moratorium PHAT
Data Kunci ESG yang Membuat ANTAM Raih Gold Rank dan Perkuat Transformasi Mineral Berkelanjutan
8 Hari Informasi Prediksi Siklon Senyar: Kenapa Pemda Tak Gerak Cepat Antisipasi Banjir Bandang?
Kayu Gelondongan di Lokasi Bencana Dorong DPR Evaluasi Kebijakan Kehutanan dan Mitigasi Hulu
Kerusakan Meningkat, Cak Imin Desak 3 Menteri Benahi Kebijakan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana
Fakta Penting Potensi Danantara dalam Mendorong Ekonomi Syariah dan Industri Halal Indonesia 2025
Moratorium Penebangan Hutan: Dedi Siapkan Kebijakan Baru untuk Kurangi Risiko Bencana di Jabar